Socdempost.id — Sofifi —Tragedi berdarah yang terjadi di kawasan hutan Patani, tepatnya di Desa Banemo pada 2 April 2026, memicu gelombang protes dari Solidaritas Perjuangan Halteng–Haltim. Aksi yang digelar pada Rabu, 15 April 2026 itu melibatkan mahasiswa asal Halmahera Tengah dan Halmahera Timur sebagai bentuk tekanan terhadap aparat dan pemerintah daerah yang dinilai lamban menangani kasus teror dan pembunuhan berantai di wilayah tersebut.
Massa aksi memusatkan demonstrasi di Kantor DPRD Maluku Utara dan Markas Polda Maluku Utara. Aksi tersebut disebut sebagai “alarm keras” atas rangkaian kasus kekerasan yang hingga kini belum menemukan titik terang, sekaligus bentuk kekecewaan terhadap kinerja aparat penegak hukum di tingkat Polda maupun Polres Halteng–Haltim.
Koordinator lapangan, Safrisal Sudarso, secara terbuka menyampaikan kekecewaan terhadap sikap DPRD dan Polda Maluku Utara yang dinilai tidak menunjukkan itikad untuk melayani aspirasi massa. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan resmi jauh sebelum aksi berlangsung, namun tidak direspons dengan kehadiran pejabat yang dituju.
Setibanya di Kantor DPRD Maluku Utara, massa tidak menemukan satu pun anggota dewan di tempat. Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam, yang oleh massa dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap penderitaan masyarakat. Massa tetap melanjutkan aksi dengan orasi dan pembacaan tuntutan, meski upaya untuk melakukan hearing tidak dapat terlaksana karena ketiadaan perwakilan legislatif.
Aksi kemudian berlanjut ke Polda Maluku Utara. Namun situasi serupa kembali terjadi. Kapolda tidak berada di kantor saat massa tiba. Massa hanya sempat bertemu dengan salah satu pejabat kepolisian yang mengaku mewakili pimpinan. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kejelasan terkait tuntutan yang disampaikan, sehingga kekecewaan massa semakin memuncak.
Ketidakhadiran para pejabat tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat. Massa menegaskan bahwa kehadiran negara sangat dibutuhkan, terutama dalam memberikan jaminan keamanan bagi petani serta mengusut tuntas kasus pembunuhan, termasuk peristiwa tragis di Desa Banemo.
Dalam aksinya, Solidaritas Perjuangan Halteng–Haltim menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
1. Segera mengungkap aktor intelektual di balik teror dan pembunuhan terhadap warga Halteng–Haltim.
2. Mencopot Kapolres Haltim–Halteng dan Kapolda Maluku Utara apabila dalam waktu dekat tidak mampu mengungkap pelaku pembunuhan.
3. Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera membangun jalan tani di desa-desa terdampak sebagai akses utama aktivitas pertanian.
4. Menolak kapitalisasi pertambangan di wilayah Halteng dan Haltim.
5. Menjadikan daratan Patani sebagai lumbung pertanian.
6. Menghentikan kriminalisasi terhadap warga Banemo.
7. Menaikkan harga komoditas lokal.
8. Menghentikan aktivitas tambang di Pulau Gebe.
9. Menarik aparat militer dan Polri dari perkampungan warga seperti Banemo dan Sibenpopo, serta menempatkan mereka di titik-titik yang dianggap sebagai lokasi rawan atau sumber ancaman.
Massa menegaskan bahwa seluruh tuntutan tersebut merupakan suara masyarakat yang tidak lagi bisa diabaikan. Mereka mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk segera bertindak, mengusut tuntas kasus yang terjadi, serta menghadirkan rasa aman bagi warga di Halteng–Haltim yang hingga kini hidup dalam bayang-bayang teror. (*)
Leave a Reply