Oleh : Ros Zein S.Aovat
PENERTIBAN di kota Ternate Terkait dengan Higienis kini memasuki babak baru di tahun 2026. Program Pemerintah Kota yang intensifkan renovasi di Pasar Sentral, Anjungan, Pasar Gamalama, dan beberapa pasar kecil. Semenjak akhir 2025 mulai menampakkan wajah. Di satu sisi, upaya ini tampak mulia dan visioner. mengurangi kekacauan lalu lintas pejalan kaki yang sering macet karena lapak liar, mencegah penyebaran penyakit akibat kebersihan buruk seperti kumuhnya saluran air dan tumpukan sampah organik, serta meningkatkan daya tarik wisatawan yang datang mencari rempah khas Ternate seperti pala dan cengkeh. Namun, di balik kilau ketertiban yang dijanjikan, nasib pedagang kecil sering terabaikan sepenuhnya, seperti luka tersembunyi di balik polesan baru yang tak kunjung sembuh dan malah bikin penderitaan bertambah dalam.
Pemerintah punya alasan kuat yang didukung data lapangan. Pasar‑pasar tradisional di Ternate, yang ramai sejak era Kesultanan, kini sering jadi sarang sampah menumpuk, genangan air becek pasca‑hujan deras dari Gunung Gamalama, serta bau tak sedap dari sisa ikan dan sayur yang membusuk di bawah terik matahari. Penertiban berstandar higienis lengkap dengan drainase modern, toilet bersih berbasis panel surya, dan zona khusus pengelolaan sampah bisa memangkas risiko wabah seperti diare akibat kontaminasi atau infeksi saluran pernapasan (ISPA) yang kerap menyerang anak‑anak dan lansia di sekitar pasar. Bayangkan pasar rapi yang tak lagi jadi sumber keluhan warga, malah jadi magnet wisata; ini tak hanya sehat secara fisik, tapi juga naikkan citra Ternate sebagai kota wisata rempah di mata dunia. Data Dinas Kesehatan setempat menunjukkan, kasus penyakit akibat makanan naik 20% di pasar tak teratur di tahun 2025, dan di awal 2026 tren itu mulai turun, membuktikan bahwa penertiban ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan publik dan perekonomian kota.
Namun, siapa yang paling rugi dalam hiruk‑pikuk awal 2026 ini? Pedagang kecil, khususnya ibu‑ibu di pinggiran yang bergantung pada lapak sederhana! Banyak di antaranya terpaksa pindah ke kios permanen dengan biaya sewa ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan, padahal modal harian mereka cuma cukup untuk makan sehari‑hari dan biaya sekolah anak. Ibu‑ibu penjual ikan asin asap dari Teluk Salahutu atau sayur organik dari kebun halaman rumah di Dufa‑Dufa kini kesulitan bersaing dengan pedagang besar yang punya akses kredit bank dan truk pengiriman.
Di balik angka‑angka statistik, terdengar suara kecewa pedagang yang sering terlupakan di tahun 2026. “Saya dulu jualan di samping jalan, omzet bisa untuk beli beras dan bensin motor. Sekarang, baru dapat tempat kios sudah harus bayar sewa, listrik, dan kebersihan. Uang itu habis duluan, dagang belum sempat laku,” keluh Ibu Siti, pedagang sayur di Pasar Anjungan. “Kalau kami disuruh pindah ke lantai atas, pelanggan jadi jarang ke sana. Mereka lebih pilih pasar kecil dekat rumah atau minimarket,” sahut Pak Ali, penjual ikan asin di Gamalama. Tanpa sosialisasi matang berbulan‑bulan atau bantuan modal usaha dari pemerintah, penertiban di awal tahun 2026 ini seperti palu godam yang hancurkan roda ekonomi rumahan secara brutal. Hasilnya? Beberapa pedagang gulung tikar dalam hitungan minggu, anak‑anak mereka terancam putus sekolah, dan lingkaran kemiskinan berputar lagi di kawasan padat seperti Gamalama atau Dufa‑Dufa, memperlemah fondasi sosial kota.
Penertiban higienis di 2026 tak perlu jadi mimpi buruk bagi siapa pun. Pemerintah bisa adopsi model “pasar terpadu” seperti di Manado kios murah bersubsidi untuk pedagang kecil, bantuan renovasi bertahap, dan pelatihan hygiene gratis yang praktis. Pedagang juga bisa didorong bergabung dalam koperasi atau kelompok usaha bersama agar mereka punya posisi tawar lebih kuat saat menghadapi kenaikan biaya layanan pasar. Libatkan pedagang sejak awal via musyawarah desa atau forum adat, bukan paksaan mendadak yang picu demo. Ini bukan soal memilih ketertiban atau nasib pedagang keduanya bisa jalan bareng, asal ada empati manusiawi dan data akurat dari survei lapangan.
Akhirnya, penertiban di tahun 2026 ini harus jadi katalisator kemajuan bersama,bukan pemusnah harapan rakyat kecil. Ternate butuh pasar sehat yang ramah rakyat, supaya rempah kita tak hanya eksis di piring turis, tapi juga di meja makan keluarga pedagang kecil setiap hari. (*)
Leave a Reply