Oleh : Riski Ikra
Ketua Umum PK. IMM FPP UMMU
DUNIA digital dan teknologi telah mendemokrasikan akses informasi. Meskipun masyarakat Indonesia telah mengalami kemajuan teknologi secara merata, namun mereka masih berada dalam tahap perkembangan yang unik, di mana mereka melihat wajah informasi yang sama, tetapi seringkali dangkal. Aplikasi seperti TikTok, Instagram, dan aplikasi penghasil uang lainnya tidak hanya mengubah cara berbisnis tetapi juga mengubah cara pandang seorang pemimpin memperoleh kredibilitas. Sekarang, politik adalah tentang siapa yang dapat mengatur algoritma dan membuat masyarakat geleng-kepala, bukan tentang perdebatan di parlemen atau kebijakan.
Setiap pemimpin yang berada di jembatan strategis Memiliki media sendiri bukan lagi monopoli redaksi atau wartawan. Dikemas dalam format vertikal yang dapat diakses oleh publik dalam hitungan detik, termasuk kunjungan ke pasar tradisional, blusukan ke rumah warga, atau sekadar makan bersama di warung kaki lima. Namun, kecerahan layar ponsel tersebut menghilang sesuatu. Apa yang terjadi ketika kamera berhenti bekerja? Mungkin kita tidak tahu bagaimana pola mainnya mereka.
Fenomena ini saya menyebutnya “balingko” sebuah istilah yang mengema Dalam bahasa daerah, menyebutnya “sembunyi”. Kerendahan hati dipentaskan, hemat saya, ia adalah ide yang lebih dangkal. Dalam The Presentation of Self in Everyday Life (1959) dari sosiolog Erving Goffman, kehidupan sosial mirip dengan teater; ada panggung depan di mana kita berperan, dan ruang belakang di mana kita melepaskan topeng kita (Goffman, 1959).
Jika dilihat dari kacamata modern fenomena ini serupa dengan Gubernur Maluku Sherly Tjhoanda dan Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji. Mereka menunjukkan tampilan positif melalui ponsel yang di desain sedemikian rupa adalah pemimpin yang dengan begitu dekat dan manusiawi meluluhkan hati rakyat. Mereka duduk bersila di lantai, makan dengan tangan, dan tertawa bersama orang-orang yang menyaksikan representasi kepemimpinan yang merakyat yang ideal. Namun, “Balingko” mengingatkan kita pada pertanyaan penting yang sering terlupakan: apakah kebijakan ini murni atau telah dirancang untuk melawan kekuasaan politik di masa mendatang?
Menurut Sejarah, Indonesia secara tradisional telah memahami konsep “Balingko” sejak zaman dahulu. Dalam tradisi wayang kulit, dalang merupakan sosok yang seolah-olah tidak terlihat karena bersembunyi di dalam kelir balik dan mengendalikan seluruh alur cerita. Dalam penelitiannya pada tahun 2019 yang diterbitkan dalam Jurnal Pertanika Ilmu Sosial & Humaniora, Kurnia Aditama Nugroho dan Linda Sunarti menjelaskan bagaimana sastra digunakan sebagai alat propaganda pada masa Orde Baru, di mana masyarakat menggunakannya sebagai alat untuk berhubungan dengan masyarakat (Nugroho & Sunarti, 2019). Pemimpin masa kini telah belajar dari dalang: mereka tahu bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mengontrol apa yang dilihat dan apa yang disembunyikan. Sebandingkan dengan apa yang disebut sebagai “Desa Potemkin” di Rusia pada abad ke-18, ketika Grigory Potemkin membangun desa-desa dengan fasad yang indah hanya untuk memperdaya Kaisar Yekaterina di Krimea pada tahun 1787 (Britannica, 2026). Desa itu nyata, tetapi tidak ada di dalamnya. Ini juga berlaku untuk konten yang diposting oleh para pemimpin kita di media sosial: kunjungan itu benar-benar terjadi, tetapi apakah pengaruhnya signifikan atau hanya sebagai latar belakang untuk lebih banyak like dan share?
Dalam karyanya Discipline and Punish (1975) Michel Foucault menggambarkan “panopticon” sebagai sebuah penjara di mana tahanan tidak pernah tahu kapan mereka diawasi, sehingga mereka terinternalisasi untuk berperilaku baik sepanjang waktu (Foucault, 1975, 1975). Kita melihat inversi yang ironis dalam kepemimpinan modern di Indonesia: pemimpin menjadi pengamat dan diawasi, dan mereka tahu bagaimana mengubah perspektif. Mereka digambarkan sebagai pemimpin yang jujur dan dekat dengan rakyat, tetapi mereka semakin menjauhkan diri dari pengawasan yang signifikan. Media sosial menjadi alat yang ideal untuk ini karena mereka menciptakan ilusi transparansi sementara sebenarnya menjadi sistem pengaturan yang ketat atas apa yang dapat dilihat publik. Shoshana Zuboff (2019), The Age of Surveillance Capitalism.
Saat ini, masyarakat Indonesia mengalami kesulitan. Sebaliknya, mereka tidak senang dengan istilah “pencitraan”, yang telah kehilangan artinya karena begitu sering digunakan untuk mengkritik setiap langkah politik. Sebaliknya, mereka membutuhkan pemimpin yang benar-benar hadir dan mendengarkan. Dalam studi yang terkenal tentang moral credentialing pada tahun 2001, Benoit Monin dan Dale Miller menemukan bahwa orang cenderung “membeli” lisensi untuk berperilaku buruk di masa depan. Apakah pemimpin yang sering blusukan di media sosial memanfaatkan keunggulan moral ini untuk menutupi kebijakan yang tidak pro-rakyat? Apakah foto bantuan sembako digunakan untuk menghindari pertanyaan tentang bagaimana anggaran daerah dialokasikan?
Ada pola yang bisa kita amati pada pemimpin yang menganut konsep “Balingko” berdasarkan studi tentang strategi pemasaran politik melalui media sosial yang dilakukan oleh Hardiyanto, Wijaya, dan Satyawan (2023). Mereka cenderung memposting kegiatan yang visual dan mudah dicerna, bukan kebijakan kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam (Hardiyanto et al., 2023,). Retorika “dekat dengan rakyat” seringkali tidak diikuti dengan kebijakan yang mengurangi kesenjangan, malah justru memperdalamnya. Intensitas konten mereka meningkat tajam menjelang pemilu atau masa kampanye sebuah indikator klasik bahwa “Balingko” sedang bersiap untuk panggung yang lebih besar. Dan yang paling mencolok, mereka menghindari audit dan menolak keterbukaan data sambil tetap aktif memproduksi konten yang tampak transparan.
Pemimpin seperti Sherly Tjhoanda dan Ikram Malan Sangaji, seperti pemimpin lainnya, harus dinilai berdasarkan bukti kebijakan yang jelas bukan mengejar angka statistik dan substansial, bukan hanya hasil karya mereka. Semua politisi membutuhkan strategi komunikasi, dan “balingko” bukanlah dosa. Namun, menjadi sulit ketika “sembunyi” berarti menyembunyikan ketidakmampuan, korupsi, atau ketidakpedulian di balik filter Facebook yang sempurna.
Sebagai publik, kita harus mempertimbangkan lebih dari sekadar menonton pertunjukan; kita harus bertanya: apa yang terjadi di balik kelir? Dalam era di mana cerita yang lebih menarik seringkali mengalahkan kebenaran, kita perlu menggunakan pandangan kritis untuk memahami apa yang tidak diceritakan. Karena pemimpin yang sebenarnya bukan sibuk mencari panggung media untuk unggul namun kerja nyata, pada transformasi pembangunan di setiap pedesaan terpencil.
Leave a Reply