Oleh Safrin Hi. Yusuf (Ketua Umum PP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Partai Golkar)
Musyawarah Daerah Partai Golkar di Maluku Utara ialah penegasan arah politik dan etika kekaryaan di tingkat lokal. Dalam dinamika politik daerah yang kerap diwarnai tarik-menarik kepentingan, Musda menjadi titik temu antara konsolidasi struktural dan refleksi ideologis.
Di sinilah Golkar diuji, apakah tetap menjadi rumah besar yang inklusif dan produktif, atau justru terjebak dalam praktik-praktik pragmatis yang menjauh dari nilai pengabdian.
Terpilihnya kembali Ketum Alien Mus secara aklamasi menghadirkan dua wajah sekaligus. Di satu sisi, ia mencerminkan soliditas internal yang relatif terkonsolidasi, yaitu sebuah kondisi yang tidak selalu mudah dicapai dalam tubuh partai besar. Namun di sisi lain, aklamasi juga membuka ruang pertanyaan kritis tentang kedalaman demokrasi internal.
Ketika kontestasi tidak hadir secara terbuka, maka legitimasi formal perlu ditopang oleh legitimasi kinerja dan integritas kepemimpinan dan kepercayaan sepenuhnya harus diberikan, percaya bahwa Ketum Alien Mus dapat menjadi nahkoda yang baik untuk golkar dan untuk Maluku Utara ke depan.
Pesan yang disampaikan Ketum Bahlil dalam pembukaan Musda menjadi penanda penting arah konsolidasi partai. Penegasan untuk menghindari konflik dan praktik eksklusivisme kader menunjukkan kesadaran bahwa fragmentasi internal adalah ancaman nyata bagi keberlanjutan politik Golkar.
Namun, persatuan yang dibangun tidak boleh berhenti pada keseragaman sikap, melainkan harus tumbuh dari kedewasaan politik yang menghargai perbedaan sebagai energi kolektif.
Dalam perspektif sosiologi politik, fenomena aklamasi sering kali berkelindan dengan apa yang disebut sebagai “oligarki lokal”, di mana kekuasaan terpusat pada figur tertentu melalui jaringan sosial, ekonomi, dan kultural yang kuat.
Namun, Golkar sebagai partai dengan sejarah panjang saya yakin ia mampu melampaui jebakan ini, dengan mendorong kaderisasi yang lebih terbuka, meritokratik, dan berbasis kapasitas. Tanpa itu, partai berisiko mengalami stagnasi regenerasi dan kehilangan relevansi di tengah perubahan sosial yang cepat.
Musda seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai arena perebutan posisi, tetapi juga sebagai ruang artikulasi gagasan pembangunan daerah. Maluku Utara menghadapi tantangan serius, mulai dari ketimpangan ekonomi, pengelolaan sumber daya, hingga kualitas pelayanan publik.
Golkar memiliki tanggung jawab historis untuk menghadirkan politik yang solutif, bukan sekadar elektoral, menghubungkan kekuatan partai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Golkar sebagai partai karya, dituntut untuk terus bergerak, bukan hanya menjaga kekuasaan, tetapi merawat kepercayaan publik melalui kerja nyata dan dengan itu semua kita berharap Golkar Maluku Utara dapat menambah kursi pada periode amanah berikutnya. Selamat mengemban amanah Ibu Ketum Alien Mus. Selamat berkarya [].
Leave a Reply