Rahmat Abd Fatah
Direktur SocDem (Social-Democracy) Publishing Dan Dosen Sosiologi UMMU.
SEBAGAI akademisi yang berminat pada studi sosial demokrasi, saya tentu senang dan menyambut gembira Terpilihnya Zohran Kwame Mamdani sebagai Walikota New York pada tahun 2025, Kemenangan politisi muda keturunan Uganda-India ini bukan sekadar fenomena elektoral, melainkan refleksi dari pergeseran sosial dan kultural di tengah masyarakat metropolitan yang semakin majemuk dan tersandera oleh ketimpangan dan kepentingan ekonomi politik.
Mamdani menegaskan dirinya sebagai democratic socialist. Istilah yang selama dekade sebelumnya terpinggirkan dalam politik arus utama Amerika, namun kemudian menjadi representasi aspirasi kelas pekerja dan kelompok minoritas yang lama terpinggirkan. Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana kota besar seperti New York menjadi contoh lahirnya laboratorium sosial demokrasi progresif, tempat di mana kelas, ras, dan identitas bersilangan dan melahirkan bentuk baru dari politik inklusif.
Dalam perspektif sosiologi Amerika, kota-kota besar selalu menjadi medan tarik-menarik antara kapitalisme urban dan perjuangan sosial. Sejak era industrialisasi, New York merupakan simbol konsentrasi modal dan ketimpangan. Menurut Saskia Sassen, seorang sosiolog dan ekonom politik kelahiran Belanda (1949) yang terkenal karena teorinya tentang “kota global” (global city), menegaskan bahwa kota global seperti New York memperlihatkan paradoks, anntara menjadi pusat finansial dunia sekaligus ruang marginalisasi baru bagi pekerja kelas bawah dan imigran.
Peningkatan biaya hidup, gentrifikasi, dan pasar perumahan yang eksploitatif menciptakan krisis reproduksi sosial, yaitu ketidakmampuan warga kelas pekerja mempertahankan kehidupan layak di kota sendiri. Dalam konteks ini, kemunculan figur seperti Mamdani bukanlah kebetulan, melainkan respon kolektif terhadap kegagalan neoliberalisme urban. Ia muncul sebagai simbol perlawanan terhadap struktur ekonomi yang menyingkirkan warga biasa demi akumulasi kapital.
Kelas pekerja di kota-kota Amerika mengalami transformasi, yaitu tidak lagi terbatas pada buruh pabrik, tetapi mencakup pekerja sektor jasa, tenaga kesehatan, kurir digital, dan pekerja lepas (gig workers). Dalam hal ini, Guy Standing, seorang Profesor di University of London (SOAS) yang dikenal luas karena teorinya tentang “precariat”, Menyebutkan bahwa kelas prekariat adalah kelompok yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi namun memiliki kesadaran politik yang berkembang melalui pengalaman eksploitasi baru.
Platform Mamdani, seperti bus gratis, pembekuan sewa (rent freeze), dan pajak progresif, adalah artikulasi politik dari kepentingan prekariat urban tersebut. Dalam kerangka sosiologi Marxian, ini merupakan bentuk politik redistributif di ruang neoliberal, di mana negara kota berperan aktif dalam menjamin kesejahteraan warganya.
Mamdani menghidupkan kembali gagasan “social citizenship and Social Class” T. H. Marshall (1950), sebuah maha karya Marshall yang dianggap sebagai tonggak dalam sosiologi politik dan menjadi dasar konseptual bagi pemikiran negara kesejahteraan (welfare state) di Eropa pasca-Perang Dunia II. Bahwa hak sosial (perumahan, transportasi, pendidikan) harus dijamin setara dengan hak politik.
Selain dimensi kelas, kemenangan Mamdani juga membawa implikasi pada politik identitas. Ia adalah Muslim, imigran, dan berkulit berwarna, sebuah kategori yang seringkali menjadi sasaran diskriminasi struktural dalam sejarah Amerika. Dalam pidato kemenangannya, Mamdani menegaskan: “New York will remain a city built by immigrants — and as of tonight, led by one”.
Dalam perspektif sosiologi budaya Amerika, hal ini mencerminkan transformasi narasi kewargaan dari homogenitas Anglo-Protestan menuju pluralitas etnis-religius. Teori “intersectionality” (Crenshaw, 1989) membantu menjelaskan bahwa perjuangan kelas dan identitas tidak bisa dipisahkan, bahwa politik kelas pekerja harus beririsan dengan perjuangan kelompok minoritas agar menjadi inklusif. Kimberle Crenshaw adalahseorang ahli hukum, feminis kulit hitam, dan profesor di UCLA School of Law dan Columbia Law School, yang dikenal sebagai penggagas konsep intersectionality, salah satu teori paling berpengaruh dalam kajian feminisme, sosiologi kritis, dan studi ras kontemporer.
Dalam konteks tersebut, Mamdani berhasil mengartikulasikan solidaritas lintas identitas, imigran, pekerja, dan perempuan menjadi satu kekuatan politik. Ini menandai pergeseran dari “politik kulit putih kelas menengah” menuju politik multirasial kelas pekerja, yang menjadi ciri khas gelombang baru sosialis-demokratis di Amerika Serikat (Sanders, Ocasio-Cortez, dan kini Mamdani).
Sekedar diketahui, Bernie Sanders adalah senator independen dari Vermont yang dikenal sebagai pelopor gerakan sosialis demokratik di Amerika Serikat. Sejak dekade 1980-an ia konsisten memperjuangkan isu keadilan ekonomi, upah layak, jaminan kesehatan universal, dan pendidikan gratis, menjadikannya simbol perlawanan terhadap neoliberalisme dan ketimpangan kelas.
Sementara, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), adalah anggota Kongres dari New York berdarah Puerto Rico, mewakili generasi baru politik progresif yang memadukan perjuangan kelas dengan identitas dan keadilan rasial. Keduanya menjadi wajah utama Democratic Socialists of America (DSA) sekaligus simbol kebangkitan politik kiri yang demokratis, egaliter, serta berbasis solidaritas sosial di jantung kapitalisme global tersebut.
Dalam sosiologi politik Amerika kontemporer, kemunculan Mamdani dapat dipahami melalui kerangka krisis legitimasi Jurgen Habermas, bahwa Neoliberalisme perkotaan dengan logika pasar bebas, privatisasi layanan publik, dan deregulasi telah gagal memberikan rasa aman ekonomi. Ketika pemerintah kota dianggap hanya melayani korporasi, muncullah kemudian dorongan untuk reclaim the city yaitu mengambil kembali kota bagi warganya sendiri.
Mamdani menyalurkan krisis legitimasi itu ke dalam bentuk politik elektoral yang progresif, bukan radikal revolusioner. Ini yang menarik menurut saya, dimana ia menggabungkan politik kebijakan konkret (kesejahteraan, sewa, transportasi) dengan retorika moralitas publik (keadilan, empati, dan solidaritas). Ini menciptakan legitimasi baru yang berakar pada empati sosial, bukan pada efisiensi pasar.
Mamdani, dengan latar belakang diaspora Afrika-Asia, mewujudkan bentuk baru dari global urban citizenship itu dengan begitu baik.
Sosiolog seperti Richard Sennett (Anak kampong Chicago,) berargumen bahwa kota modern adalah “laboratorium moral” tempat dimama manusia belajar hidup dalam perbedaan. Dalam konteks ini, sosialis-demokratis seperti Mamdani tidak hanya memperjuangkan ekonomi yang adil, tetapi juga moralitas publik baru, di mana keadilan sosial, toleransi, dan partisipasi menjadi pilar utama tata kota.
Kemunculan figur sosialis-demokratis Zohran Mamdani menegaskan tiga dinamika utama, yaitu krisis neoliberalisme urban, kebangkitan kelas pekerja baru, dan politik identitas inklusif. Fenomena tersebut emperlihatkan pergeseran paradigma politik kota dari kapitalisme individualistik menuju solidaritas kolektif.
New York, sebagai jantung kapitalisme global, kini telah menjadi tempat lahirnya visi baru tentang demokrasi sosial yang berakar pada keadilan, keberagaman, dan keberanian moral. Sosialis-demokrasi dalam versi Mamdani saya melihatnya bukan sekedar ideologi atau semacam idealisme utopis, melainkan praktik sosial-politik baru yang menegaskan bahwa kota besar masih bisa menjadi rumah bagi cita-cita egaliter.
Lalu bagaimana dengan Ternate. Yang justeru kaya dengan konsepsi dan simbol egalitarianisme seperti pandangan hidup Jou-sengofangare, goheba dopolo romdidi dan Tara No Ate? Hehe [].
Leave a Reply