SOCDEMPOST.ID— Aliansi Mahasiswa Maluku Utara sukses menggelar dialog publik bertajuk “Pendidikan, Kesehatan, Catatan Solutif & Evaluasi Tata Kelola MBG untuk Indonesia Emas 2045” pada Kamis, 26 Maret 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Senat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ini dihadiri puluhan mahasiswa serta sejumlah tokoh Muhammadiyah sebagai pemateri. Di antaranya Suryani Mansyur, SKM., M.Kes (Akademisi/Dosen Gizi), Yogi Syaputra Alidrus selaku Koordinator Presidium Nasional BEM PTMA Indonesia, serta Dr. Munawir Muhammad, SP., M.Agr (Dekan Faperta) yang mewakili Rektor UMMU dalam membuka kegiatan sekaligus menjadi pemateri.
Dalam forum tersebut, Yogi Syaputra Alidrus menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah yang secara nyata menyentuh masyarakat akar rumput. Ia menilai program ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi petani, nelayan, hingga pelaku UMKM di Maluku Utara.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa MBG bukan sekadar program jangka pendek. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh, terutama pada aspek kualitas produk, standar makanan, legalitas SPPG di berbagai daerah, hingga sistem pengawasan lintas sektor. “Program ini harus diperbaiki, bukan dihentikan,” tegasnya.
Kritik tajam juga datang dari Faisal Kayoa, Ketua Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UMMU. Ia menyoroti masih adanya kasus keracunan yang dialami pelajar setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
“Kita semua tahu ini program prioritas pemerintah. Tapi kenapa masih ada kasus keracunan? Ini menunjukkan ada masalah serius dalam tata kelolanya. Harus segera dievaluasi,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia menilai, tujuan mulia program MBG untuk meningkatkan gizi generasi muda justru bisa kontraproduktif jika aspek keamanan pangan tidak dijalankan secara maksimal.
Sebagai solusi, forum tersebut mendorong sejumlah langkah konkret, di antaranya penerapan standar keamanan pangan berbasis HACCP, pengembangan menu berbasis kearifan lokal, penguatan pengawasan kemitraan, serta edukasi gizi yang berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan lintas sektor seperti Puskesmas, Tenaga Pendamping Gizi (TPG), sekolah, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan kualitas program.
Transparansi anggaran dan percepatan sistem digitalisasi data juga menjadi tuntutan utama agar pengelolaan MBG lebih akuntabel dan mudah diakses publik.
Dialog ini menegaskan satu hal yang sebenarnya cukup sederhana tapi sering diabaikan: program besar tanpa pengawasan yang serius hanya akan jadi proyek ambisi tanpa hasil maksimal. MBG dipandang tetap sebagai program strategis, namun harus dibangun di atas fondasi sistem keamanan pangan yang kuat, dengan pengawasan ketat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat.
Dengan demikian, cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 tidak berhenti sebagai slogan, tapi benar-benar menjadi arah pembangunan yang terukur dan bertanggung jawab. (*)
Leave a Reply